Hukum Bisnis: Pengertian, Tujuan, dan Fungsinya

Pengertian hukum bisnis menurut Munir Fuady adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mendukung jalannya usaha, bisnis, atau kegiatan dagang yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. 
Selain dibuat untuk mendapatkan keuntungan, hukum bisnis juga dibuat untuk mengatur serta melindungi kegiatan bisnis atau usaha dari risiko-risiko buruk yang bisa saja terjadi.
Sehingga, diharapkan dengan adanya hukum bisnis ini, kegiatan bisnis atau usaha yang dilakukan berjalan dengan aman, tertib, dan tetap berada di jalur yang sudah ditentukan. 
Hukum bisnis di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang yang di dalamnya berisi tentang ketentuan-ketentuan bisnis yang harus dijalankan, mulai dari aturan pembentukan badan usaha, investasi atau penanaman modal, ketenagakerjaan, asuransi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau bisnis. 
Berikut ini beberapa informasi terkait hukum bisnis mulai dari fungsi, tujuan, sumber, dan beberapa contoh hukum bisnis.

Tujuan hukum bisnis

Berikut ini beberapa tujuan hukum bisnis yang wajib kita pahami. 

• Adanya hukum bisnis bertujuan untuk mengatur serta melindungi berbagai jenis bisnis atau usaha dagang yang dilakukan, mulai dari bisnis dengan skala besar hingga bisnis kecil seperti UMKM.
• Hukum bisnis dibuat untuk melindungi kita sebagai pelaku ekonomi dari hal-hal curang yang mungkin saja dilakukan oleh pihak lain.
• Untuk menciptakan kegiatan bisnis yang aman, tertib, damai, serta adil untuk semua pelaku bisnis, sehingga kita bisa merasakan keuntungan bersama-sama.
• Untuk menjamin keamanan saat para pelaku ekonomi bertransaksi, sehingga prosesnya pun lancar tanpa hambatan.
• Untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni mendapatkan keuntungan dalam berbisnis.
• Untuk mewujudkan kepuasan dalam hidup manusia.

Baca Juga: 4 Syarat Mendirikan Usaha Kecil Mikro (UKM) yang Wajib Anda Ketahui

Fungsi hukum bisnis

Selain bertujuan untuk melindungi serta mengatur kegiatan bisnis agar tetap aman dan tertib, hukum bisnis juga memiliki fungsi sebagai berikut ini:

• Mengatur hak dan kewajiban masing-masing pelaku bisnis, sehingga bisnis atau usaha yang dijalankan tetap berjalan di jalur yang sudah ditentukan dan meminimalisir sengketa yang mungkin terjadi. 
• Sebagai pedoman dan sumber informasi bagi para pelaku bisnis atau usaha dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan yang ada. 
• Untuk mewujudkan kegiatan bisnis yang adil, sehat, serta dinamis karena jelas hukum bisnis yang tertulis. 

Sumber hukum bisnis

Hukum bisnis yang berlaku di Indonesia sendiri terdiri dari 2 sumber utama, yakni sumber hukum materil yang didasarkan pada agama, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta tata hukum yang berlaku di negara lain.
Sumber satu lagi yakni disebut sumber formil yang berasal dari UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga putusan hakim.
Berikut ini beberapa contoh sumber hukum bisnis formil yang mengatur jalannya kegiatan bisnis atau kegiatan usaha agar berjalan dengan lancar.

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sumber hukum bisnis ini mengatur terkait dengan masalah-masalah seperti penipuan yang mungkin saja terjadi dalam melakukan transaksi.
• Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sumber hukum bisnis ini mengatur terkait perdagangan seperti pembentukan badan usaha, contohnya CV dan juga Firma. 
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sumber hukum bisnis ini mengatur terkait aturan jual beli, pinjaman, kredit, dan juga sewa, serta beberapa transaksi lainnya terkait bisnis. 

Agar lebih paham, berikut ini contoh kasus atau ilustrasi terkait hukum bisnis yang diaplikasikan dalam kehidupan berbisnis atau berusaha sehari-hari.
PT Pegadaian memberikan pinjaman modal dengan produk Gadai Emas pada nasabah bernama Indra dengan tenor 120 hari. Dalam perjanjian yang disepakati, ternyata nasabah Indra tidak bisa membayar total pinjaman tersebut yang berakhir dengan dilakukannya lelang terhadap barang milik nasabah Indra. 
Berdasarkan kasus di atas, diketahui apabila aturan tersebut mengacu kepada aturan yang dibuat oleh KUHPerdata dan juga lebih spesifik dijelaskan dalam Peraturan OJK mengenai Usaha Pergadaian. 
Dengan adanya perjanjian yang didasarkan pada sumber hukum bisnis dari KUHPerdata dan POJK, pihak Pegadaian memiliki hak untuk melelang barang jaminan berupa emas milik nasabah Indra. 
Inilah fungsi hukum bisnis yang mampu melindungi pelaku bisnis atau badan usaha dari sengketa yang terjadi antar pelaku ekonomi. Coba bayangkan apabila hukum bisnis tidak dibuat, pasti sengketa yang terjadi akan berlarut-larut dan tak kunjung diselesaikan. 
Dengan hal ini, para pelaku bisnis pun akan terlindungi dari transaksi-transaksi yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku ekonomi lainnya. 

Ruang lingkup hukum bisnis

Berikut ini beberapa ruang lingkup terkait dengan hukum bisnis yang ada di masyarakat:

• Kontrak bisnis
• Penanaman modal atau investasi
• Merger atau akuisisi
• Jaminan utang
• Surat-surat berharga
• Ketenagakerjaan
• Perlindungan konsumen
• Penyelesaian sengketa bisnis
• Bisnis internasional
• Hukum perbankan
• Hukum tindak pidana pencucian uang
• Larangan monopoli
• Jual beli perusahaan

Itu dia beberapa informasi terkait pengertian hukum bisnis, tujuan, fungsi, sumber hukum, dan beberapa contohnya yang bisa kamu pahami. Semoga bermanfaat!
Baca Juga: Contoh Surat Izin Usaha Termasuk Syarat dan Cara Membuatnya